Aksi mogok makan mahasiswa di negara bagian Jharkhand, India, menjadi sorotan publik internasional setelah tuntutan utama para demonstran dipenuhi pemerintah. Bagi pembaca di Denpasar dan Bali, peristiwa ini menarik sebagai potret bagaimana gerakan mahasiswa menekan reformasi rekrutmen pegawai negeri di luar negeri.
Pemimpin aksi, Davendra Nath Mahto, menghentikan mogok makannya pada Senin, 17 Agustus, menyusul keputusan resmi membatalkan ujian rekrutmen tingkat sarjana yang digelar Jharkhand Staff Selection Commission. Protes yang sudah berjalan 16 hari itu sempat menarik perhatian anggota dewan dan pejabat negara bagian.
Latar belakang aksi dan tuntutan inti
Demonstrasi besar-besaran di Jharkhand bermula sejak Juli, dipicu dugaan kebocoran soal serta kecurangan dalam proses seleksi calon pegawai. Ribuan mahasiswa dan pencari kerja menuntut pembenahan lembaga yang mengurus rekrutmen di tingkat negara bagian.
Selain pembatalan ujian, massa juga mendesak reformasi menyeluruh agar sistem seleksi lebih transparan. Mahto menekankan bahwa langkah membatalkan ujian merupakan keputusan berani yang diapresiasi para peserta aksi, sekalipun pengawasan terhadap tindak lanjut reformasi akan terus dilakukan.
Pertemuan dengan pejabat dan pernyataan Mahto
Pada hari ke-16, Mahto menyampaikan pernyataan di hadapan Menteri Herman Soren, pemimpin Kongres Rahul Gandhi, serta Menteri Negara Bagian Dipiki Pandey. Ia menyebut perjuangan bermula 2 Juli dan menilai pembatalan ujian sebagai kemenangan penting bagi mahasiswa.
Mahto berterima kasih kepada pemerintah Jharkhand atas keberanian mengambil keputusan tersebut. Ia menambahkan, bila reformasi memerlukan undang-undang baru atau amandemen di tingkat legislatif, langkah itu pun tetap akan digawal agar tidak berhenti di pembatalan ujian saja.
Desakan mundurnya menteri pendidikan pusat
Gerakan ini tidak hanya menyasar otoritas negara bagian. Para demonstran juga menuntut tanggung jawab Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan terkait dugaan kebocoran dan ketidakteraturan dalam sistem pendidikan serta rekrutmen.
Pradhan kemudian mengundurkan diri pada Sabtu, 25 Juli 2026, sebagai bagian dari respons terhadap tekanan massa. Aksi dipimpin antara lain oleh Cockroach Janta Party, formasi politik baru yang muncul sebagai reaksi atas pernyataan kontroversial soal kaum muda pengangguran.
Makna bagi wacana publik di Bali
Meski lokasinya jauh di India, pola tuntutan mahasiswa Jharkhand mengingatkan pentingnya integritas ujian dan rekrutmen publik. Di Denpasar, isu serupa sering menjadi bahan diskusi kampus dan komunitas pemuda ketika berbicara soal peluang kerja serta kepercayaan pada lembaga seleksi.
- Pembatalan ujian digelar setelah 16 hari mogok makan.
- Fokus utama: hentikan seleksi yang dinilai bocor dan tidak adil.
- Reformasi kelembagaan rekrutmen tetap jadi agenda lanjutan.
- Pengunduran diri pejabat pusat memperkuat sinyal respons politik.
Pemerintah Jharkhand dinilai mengambil langkah konkret dengan membatalkan ujian bermasalah. Namun Mahto menegaskan bahwa kemenangan formal belum cukup tanpa pengawasan berkelanjutan terhadap perbaikan tata kelola.
Peristiwa ini menutup babak mogok makan sang pemimpin mahasiswa, sekaligus membuka fase baru advokasi reformasi rekrutmen di Jharkhand. Publik internasional, termasuk pembaca di Bali, dapat mencermati bagaimana tekanan damai mahasiswa berujung pada keputusan kebijakan yang terukur.
Sumber: CNN Indonesia.