Upaya memperkuat ekonomi keluarga kembali menjadi perhatian nasional setelah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) menggelar audiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Jakarta. Pertemuan itu menempatkan pemberdayaan perempuan bukan sekadar soal omzet usaha, melainkan bagian dari ketahanan rumah tangga yang lebih utuh.
Bagi pembaca di Denpasar dan wilayah Bali lainnya, arah kebijakan ini relevan karena banyak pelaku usaha mikro dan kecil di kota ini dikelola perempuan. Model yang memadukan literasi bisnis, pengasuhan, dan perlindungan anak berpotensi menjadi rujukan praktik di komunitas lokal tanpa mengorbankan peran ibu di rumah.
Audiensi di Jakarta dan pihak yang hadir
Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil, didampingi Sekretaris Jenderal Nurwahidah Saleh serta sejumlah pengurus, bertemu Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi pada Selasa, 1 September 2026. Jajaran eselon I kementerian turut hadir dalam forum tersebut.
Pembicaraan difokuskan pada sinergi kelembagaan. Ipemi membawa jaringan pengusaha muslimah di berbagai daerah, sementara Kementerian PPPA memiliki mandat penguatan kapasitas perempuan dan perlindungan anak. Keduanya mencari titik temu agar program tidak berjalan terpisah-pisah.
Tiga ranah kerja sama yang dibahas
Agenda kolaborasi mencakup tiga bidang utama. Pertama, pemberdayaan ekonomi: peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial, perluasan akses pasar, serta pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha perempuan.
Kedua, penguatan keluarga. Materi yang diangkat meliputi literasi pengasuhan, manajemen waktu bagi ibu yang sekaligus berwirausaha, dan edukasi pembagian peran di dalam rumah tangga agar beban tidak menumpuk pada satu pihak.
Ketiga, perlindungan anak. Fokusnya pada pencegahan kekerasan, literasi digital anak, serta pengenalan jalur pelaporan bila terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Ketiga ranah itu dipandang saling menopang, bukan pilihan yang berdiri sendiri.
Peran anggota Ipemi di tingkat komunitas
Ingrid Kansil menegaskan bahwa penguatan ekonomi perempuan perlu berjalan beriringan dengan ketahanan keluarga. Jaringan anggota Ipemi dinilai dapat menyebarkan edukasi hingga level komunitas, sehingga pesan tidak berhenti di forum nasional.
Menurutnya, anggota tidak hanya diarahkan menjadi pelaku usaha. Mereka juga dapat menjadi penggerak edukasi soal keluarga dan perlindungan anak di lingkungan masing-masing. Peluang itu ia sebut sebagai peran Women Family and Child Protection Champion di komunitas.
Peran tersebut tidak dimaksudkan menggantikan tenaga profesional atau lembaga perlindungan anak. Jaringan Ipemi lebih diarahkan sebagai agen edukasi, penghubung informasi, dan penggerak warga agar tahu ke mana harus meminta bantuan ketika menghadapi persoalan perempuan dan anak.
Konsep usaha ramah perempuan dan keluarga
Ipemi juga mengangkat gagasan Women-Friendly and Family-Friendly Entrepreneurship. Konsep ini antara lain diwujudkan lewat pelatihan usaha yang menyediakan ruang ramah anak serta memasukkan materi pengasuhan ke dalam kegiatan kewirausahaan.
Anggota diharapkan mendapat literasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk keamanan anak di ruang digital. Dengan pendekatan itu, pemberdayaan ekonomi diharapkan tidak menambah beban ibu, melainkan memperkuat kemampuan menjalankan peran ganda secara lebih seimbang.
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyambut usulan kolaborasi. Ia menyatakan audiensi tersebut bertujuan memperkuat sinergi kemandirian ekonomi perempuan. Kementerian menilai jaringan Ipemi yang tersebar di daerah dapat menjadi mitra penguatan kapasitas UMKM perempuan, literasi keuangan, dan akses pasar, sambil tetap mengaitkan isu ekonomi dengan pencegahan kekerasan serta perlindungan anak daring.
Ingrid menambahkan harapannya agar ke depan Ipemi semakin dikenal sebagai wadah UMKM perempuan yang ramah keluarga dan anak. Di Denpasar, pendekatan serupa dapat menjadi inspirasi bagi komunitas wirausaha perempuan yang ingin menjaga keseimbangan antara usaha, rumah tangga, dan keselamatan anak.
Secara keseluruhan, pertemuan 1 September 2026 menandai komitmen awal dua lembaga untuk menyelaraskan agenda ekonomi dan sosial. Pelaksanaan teknis di lapangan masih akan ditentukan melalui tindak lanjut sinergi, namun kerangka isunya sudah jelas: ekonomi keluarga yang tangguh lahir dari perempuan yang berdaya, keluarga yang solid, dan anak yang terlindungi.
Sumber: Republika.