Pernyataan Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi soal pengawalan demo Polri menjadi sorotan publik, termasuk di Denpasar yang kerap menjadi ruang penyampaian aspirasi warga. Ia menilai kepolisian relatif lebih profesional menjaga aksi unjuk rasa belakangan ini, sekaligus mendesak penindakan tegas terhadap elemen ormas yang melakukan kekerasan atau intimidasi.
Pernyataan itu disampaikan Hendardi pada Jumat, 4 September 2026. Ia secara khusus menyinggung sejumlah aksi demonstrasi, termasuk yang berlangsung Kamis, 27 Agustus 2026. Menurutnya, pola penanganan kini lebih baik dibanding demonstrasi akhir Agustus tahun sebelumnya yang memunculkan korban di pihak masyarakat maupun petugas.
Apresiasi atas pendekatan yang lebih proporsional
Hendardi menekankan bahwa Polri patut diapresiasi karena dinilai lebih mampu mengawal proses penyampaian pendapat di ruang publik. Pendekatan yang profesional, proporsional, dan menghormati hak konstitusional warga dinilai perlu dipertahankan agar aksi damai tidak berubah menjadi benturan.
Bagi banyak daerah, termasuk Bali, stabilitas ruang publik sangat penting. Pengawalan yang tertib memberi rasa aman bagi warga yang berdemonstrasi maupun masyarakat sekitar yang beraktivitas di jalur yang sama. Namun apresiasi tersebut, tegas Hendardi, tidak boleh berhenti pada pujian semata.
Ormas pelaku kekerasan diminta ditindak tegas
Setara Institute mendesak kepolisian mengusut dan menindak elemen ormas atau kelompok tertentu yang melakukan kekerasan, intimidasi, maupun penghalangan terhadap massa yang sedang menyampaikan aspirasi. Siapa pun pelakunya, menurut Hendardi, tidak boleh dibiarkan mengganggu hak konstitusional warga.
Ia mengingatkan bahwa polisi tidak boleh membiarkan aktor non-negara memakai kekuatan massa untuk mengendalikan ruang publik. Praktik semacam “mekanisme jalanan” dinilai berbahaya karena dapat menggeser peran negara dalam menjaga ketertiban dan melindungi kebebasan berpendapat.
Perlu kejelasan soal keterlibatan kelompok dalam pengamanan
Hendardi juga meminta penyelidikan serius terkait bagaimana dan mengapa elemen ormas atau kelompok tertentu bisa terlibat dalam pengamanan atau penanganan aksi demonstrasi. Jika keterlibatan itu terorganisasi, publik berhak mengetahui siapa yang menggerakkan, siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, serta untuk kepentingan apa aksi tersebut dijalankan.
Transparansi ini dinilai krusial agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga. Tanpa kejelasan, ruang publik rentan dikuasai kelompok yang justru menekan warga yang sedang menggunakan haknya secara damai.
Implikasi bagi ruang aspirasi warga di daerah
Meski pernyataan Hendardi merujuk konteks nasional di Jakarta, isu yang diangkat relevan bagi kota-kota yang sering menjadi lokasi unjuk rasa, termasuk Denpasar. Warga membutuhkan jaminan bahwa penyampaian pendapat dilindungi, sementara potensi intimidasi dari pihak non-aparat dicegah sejak dini.
- Pengawalan demo harus tetap profesional dan proporsional.
- Kekerasan serta intimidasi terhadap demonstran wajib diusut.
- Keterlibatan ormas dalam penanganan aksi perlu dijelaskan ke publik.
Dengan penegakan hukum yang konsisten, aksi damai dapat berjalan tanpa bayang-bayang tekanan massa. Polri diharapkan menjaga standar yang sudah dinilai membaik, sambil menindak tegas setiap bentuk penghalangan terhadap hak berpendapat.
Pada akhirnya, apresiasi terhadap kinerja pengamanan harus sejalan dengan ketegasan terhadap pelaku kekerasan. Hanya dengan keseimbangan itu ruang demokrasi tetap terbuka, aman, dan bermartabat bagi seluruh warga.
Sumber: Sindo News.