Ajakan kepada Garda Setya NKRI agar turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi sorotan publik nasional. Langkah yang disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo itu menempatkan sekitar 6.500 eks anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) pada posisi berkontribusi menjaga perdamaian serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi pembaca di Denpasar dan Bali, isu reintegrasi sosial ini relevan karena stabilitas kamtibmas menjadi fondasi rasa aman warga sekaligus kelangsungan sektor pariwisata.
Fokus kebijakan bukan sekadar seruan simbolik. Mantan anggota yang telah meneguhkan kesetiaan pada NKRI diharapkan beralih peran, dari objek deradikalisasi menjadi mitra yang membantu memelihara ketertiban, dengan tetap berada dalam koordinasi kepolisian. Pendekatan ini dibahas pengamat sebagai bagian dari strategi jangka panjang merawat persatuan.
Mengapa langkah Kapolri dinilai strategis
Pemerhati hukum pidana Universitas Bhayangkara Jakarta, Edi Saputra Hasibuan, menilai pendekatan Kapolri terhadap Garda Setya NKRI sangat strategis. Menurutnya, komitmen setia kepada NKRI yang sudah diteguhkan kelompok tersebut perlu diarahkan menjadi kontribusi nyata, terutama dalam memelihara kamtibmas dan menjaga keutuhan negara.
Ia menekankan bahwa peran mereka tetap harus berjalan dalam koridor koordinasi kepolisian. Dengan begitu, pelibatan tidak membuka ruang interpretasi liar, melainkan memperkuat saluran resmi antara aparat dan warga yang telah memilih jalur damai. Pernyataan tersebut disampaikan Senin, 31 Agustus 2026, merespons ajakan resmi Kapolri.
Reintegrasi sosial lebih efektif cegah kekerasan
Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (Adihgi) itu menambahkan, pendekatan persuasif dan reintegrasi sosial jauh lebih efektif dibanding pola yang semata-mata represif. Tujuannya mencegah muncul kembali paham kekerasan setelah seseorang atau kelompok meninggalkan jaringan lama.
Reintegrasi memberi ruang pembuktian kesetiaan melalui kerja konkret: membantu deteksi dini potensi gangguan, menyebarkan narasi damai di lingkungan masing-masing, serta mendukung program keamanan lokal. Model ini menempatkan eks anggota sebagai subjek pembangunan keamanan, bukan hanya penerima program.
Arti penting bagi stabilitas di daerah wisata
Meski pernyataan utama berlatar nasional dan disampaikan dalam konteks Jakarta, dampaknya terasa hingga daerah. Denpasar dan kawasan Bali bergantung pada persepsi keamanan yang utuh. Ketika mantan pelaku atau simpatisan jaringan kekerasan memilih jalur setia NKRI dan dilibatkan secara terkoordinasi, sinyal yang diterima publik adalah negara mampu mengelola risiko ideologis tanpa mengorbankan rasa aman wisatawan dan warga.
Koordinasi dengan kepolisian menjadi kunci agar inisiatif di tingkat komunitas tidak tumpang tindih dengan tugas formal Satuan Kewilayahan. Sinergi itu juga mengurangi stigma berlebihan yang justru bisa memicu isolasi sosial, kondisi yang sering menjadi celah kembali ke narasi ekstrem.
Poin pantauan publik ke depan
- Kejelasan mekanisme koordinasi antara Garda Setya NKRI dan Polri di lapangan.
- Transparansi indikator keberhasilan reintegrasi, termasuk pencegahan residivisme ideologis.
- Konsistensi pesan persatuan tanpa mengaburkan batas wewenang keamanan negara.
- Dukungan masyarakat agar mantan anggota yang sudah berkomitmen pada NKRI tidak dikucilkan tanpa dasar.
Secara keseluruhan, ajakan agar ribuan eks anggota JI yang tergabung dalam Garda Setya NKRI ikut menjaga kamtibmas dibaca pengamat sebagai investasi sosial-politik. Ia menggabungkan penegakan hukum, pembinaan, dan pelibatan warga demi merawat persatuan. Publik, termasuk di Bali, dapat menyimak tindak lanjut operasionalnya agar komitmen di atas kertas benar-benar berbuah rasa aman yang terukur.
Dengan kerangka persuasif yang ditegaskan Edi Saputra Hasibuan, pemerintah dan Polri dinilai memilih jalur yang lebih berkelanjutan: mengikat kesetiaan pada NKRI melalui peran nyata, bukan sekadar deklarasi. Langkah itu, bila dijalankan disiplin dan terukur, memperkuat fondasi kamtibmas dari pusat hingga daerah.
Sumber: Sindo News.