Perluasan kurikulum Israel di kalangan pelajar Palestina kembali menjadi sorotan menjelang tahun ajaran baru. Pemerintah Provinsi Yerusalem memperingatkan bahwa otoritas Israel memperbesar penerapan kurikulum tersebut di Yerusalem yang diduduki, termasuk bagi ribuan siswa di sekolah resmi kota. Bagi pembaca di Denpasar dan Bali yang mengikuti isu Timur Tengah, perkembangan ini menyangkut identitas serta muatan sejarah yang diajarkan di ruang kelas.
Juru bicara Pemerintah Provinsi Yerusalem, Marouf al-Rifai, menilai langkah itu sebagai eskalasi berbahaya dan belum pernah terjadi sejak 1967. Ia menggambarkan kebijakan tersebut sebagai upaya membentuk ulang identitas, ingatan, dan kesadaran sejarah generasi muda Palestina di kota tersebut.
Cakupan siswa dan tahap penerapan terbaru
Tahap terbaru dijadwalkan dimulai seiring pembukaan tahun ajaran 2026-2027. Fokus awal mencakup siswa kelas satu dan kelas tujuh di sekolah-sekolah resmi yang berafiliasi dengan pemerintah kota di bawah otoritas Israel.
Mengacu pada angka yang dilaporkan surat kabar Israel Haaretz, sekitar 39.363 siswa Palestina akan belajar sesuai kurikulum Israel di 105 sekolah kota. Tambahan 5.085 siswa mengikuti kurikulum serupa di lembaga yang diklasifikasikan pihak Israel sebagai diakui namun tidak resmi. Totalnya melebihi 45.000 siswa, atau sekitar 38 persen dari hampir 120.000 pelajar di Yerusalem Timur yang diduduki.
Lonjakan angka dalam beberapa tahun
Perluasan ini berlangsung cepat. Pada tahun ajaran 2020-2021, jumlah siswa Palestina di bawah kurikulum Israel tercatat 10.347. Angka itu naik menjadi 19.402 pada 2024-2025, lalu 27.041 pada 2025-2026. Sekitar 15 tahun lalu, hanya ratusan siswa Palestina di Yerusalem yang menempuh kurikulum tersebut.
Data beruntun itu menjadi dasar kekhawatiran pihak Palestina bahwa kontrol atas isi pelajaran semakin diperketat, bukan sekadar penyesuaian administratif biasa.
Tekanan pada lembaga pendidikan Palestina
Al-Rifai menyatakan langkah terbaru merupakan bagian dari kebijakan jangka panjang. Tekanan diarahkan pada lembaga pendidikan Palestina, antara lain melalui skema pendanaan sekolah dan persyaratan yang dibebankan kepada administrasi.
Di sisi lain, sejumlah sekolah Kristen Palestina di Yerusalem juga dilaporkan menghadapi pembatasan yang kian meningkat terkait pendidikan dan akses. Situasi itu menambah gambaran bahwa ruang kelola pendidikan lokal semakin sempit.
Mengapa isu ini relevan bagi publik Bali
Masyarakat Denpasar dan Bali umumnya mengikuti berita kemanusiaan serta pendidikan di Palestina melalui media nasional dan diskusi komunitas. Memahami angka siswa, jadwal penerapan, dan pernyataan resmi membantu pembaca memilah fakta tanpa terjebak ringkasan yang menyesatkan.
Inti peringatan Palestina tetap pada muatan kurikulum dan dampaknya terhadap memori sejarah Arab di kalangan anak muda Yerusalem Timur. Sementara itu, perluasan kuota sekolah resmi dan lembaga terkait terus dicatat dalam laporan media Israel yang dikutip pihak berwenang Palestina.
Pemantauan tahun ajaran 2026-2027 akan menentukan seberapa jauh cakupan kelas satu dan tujuh diperluas ke jenjang lain. Publik di daerah, termasuk Bali, dapat mengikuti perkembangan melalui laporan berverifikasi agar diskusi tetap berpijak pada data jumlah siswa, persentase, dan keterangan juru bicara yang sudah dipublikasikan.
Sumber: Sindo News.