Isu penganggaran daerah di luar Bali kerap menarik perhatian pembaca Denpasar karena pola prioritas belanja publik sering menjadi cermin tata kelola. Kali ini, sorotan mengarah ke APBD-P Talaud 2026. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari Fraksi Partai Perindo, Semuel Taliisan, mendorong perubahan anggaran agar memprioritaskan pembayaran tenaga honorer, penguatan layanan rumah sakit, serta pengadaan armada pemadam kebakaran.
Menurut Taliisan, ketiga pos tersebut menyentuh langsung kebutuhan warga sehari-hari. Karena itu, pemerintah daerah diminta menempatkannya di urutan utama saat menyusun APBD Perubahan, bukan sekadar pelengkap belanja yang mudah tergeser.
Honor honorer yang tertunda jadi sorotan utama
Salah satu persoalan paling mendesak adalah honorarium tenaga honorer yang masih tertunda. Taliisan menekankan agar kewajiban tersebut diselesaikan melalui skema APBD-P 2026 agar tidak berlarut dan membebani pekerja non-PNS yang selama ini menopang layanan di lapangan.
Pembayaran yang tepat waktu dinilai penting agar daya beli lokal tetap bergerak. Fraksi Perindo mengaitkan langkah ini dengan semangat Perindo Pro Ekonomi, yakni menjaga roda perekonomian masyarakat tetap berputar lewat kepastian penghasilan bagi tenaga yang sudah bekerja.
Layanan rumah sakit perlu diperkuat lewat anggaran
Selain soal honor, peningkatan mutu layanan rumah sakit masuk daftar prioritas yang diusulkan. Anggaran perubahan diharapkan memberi ruang bagi perbaikan fasilitas, ketersediaan layanan, dan dukungan operasional agar masyarakat Kepulauan Talaud mendapat akses kesehatan yang lebih memadai.
Dalam konteks kepulauan, jarak dan keterbatasan infrastruktur sering memperberat akses berobat. Karena itu, alokasi yang jelas pada sektor kesehatan dinilai lebih mendesak dibanding belanja yang tidak langsung menyentuh warga.
Armada damkar dan kesiapan tanggap darurat
Pengadaan armada pemadam kebakaran juga digarisbawahi. Kesiapan alat dan kendaraan operasional menjadi bagian dari perlindungan publik, terutama saat kejadian kebakaran atau situasi darurat yang membutuhkan respons cepat di wilayah kabupaten kepulauan.
Taliisan menilai belanja untuk armada damkar sejalan dengan kepentingan umum. Tanpa dukungan armada yang layak, kemampuan daerah merespons bencana kecil hingga menengah bisa terhambat, sehingga anggaran perubahan menjadi momentum untuk menutup celah tersebut.
Apa yang bisa dicermati pembaca di Denpasar
Bagi pembaca Seputar Bali di Denpasar, perdebatan APBD-P di daerah lain memberi pelajaran tentang cara fraksi dewan menagih prioritas belanja: bayar hak pekerja, jaga layanan dasar, dan siapkan infrastruktur keselamatan. Pola serupa sering muncul saat daerah meninjau ulang anggaran di tengah tahun.
- Kepastian honor tenaga honorer agar ekonomi lokal tidak lesu.
- Penguatan layanan rumah sakit sebagai kebutuhan dasar publik.
- Pengadaan armada damkar untuk kesiapan tanggap darurat.
Dengan tiga penekanan itu, usulan dari Fraksi Perindo di DPRD Kepulauan Talaud menempatkan APBD Perubahan 2026 sebagai instrumen yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar penyesuaian angka di atas kertas.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud diharapkan merespons desakan tersebut saat finalisasi APBD-P agar alokasi benar-benar menyentuh persoalan yang sudah diidentifikasi dewan, mulai dari tunggakan honor hingga kesiapan fasilitas publik.
Sumber: Sindo News.