Peringatan terkait isu Black September disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada seluruh jajaran agar tidak lengah menghadapi kemungkinan gelombang unjuk rasa. Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan kesiapan operasional menjadi kunci agar penyampaian pendapat tetap berjalan aman tanpa memicu gangguan ketertiban yang lebih luas, termasuk di wilayah-wilayah di luar Jakarta yang kerap merespons isu nasional, seperti Denpasar.
Pernyataan itu dikutip pada Selasa, 8 September 2026, dari keterangan pejabat tinggi Polri di Ibu Kota. Dedi menyebut prediksi aksi akan terpusat pada 24 September, tanggal yang bertepatan dengan Hari Tani Nasional sekaligus peringatan Semanggi II. Momentum ganda tersebut dinilai berpotensi menarik perhatian publik sehingga perlu diantisipasi sejak dini.
Alasan Polri menaruh perhatian pada 24 September
Menurut Wakapolri, rangkaian aksi yang harus dihadapi ke depan tidak berhenti pada satu momen saja. Isu Black September disebut sebagai salah satu titik yang memerlukan kewaspadaan ekstra karena prediksi konsentrasi unjuk rasa jatuh pada tanggal tersebut. Persiapan yang matang diharapkan mencegah konflik yang muncul semata-mata karena penanganan yang kurang terukur.
Ia menyinggung pengalaman aksi sebelumnya sebagai pelajaran. Mulai dari peringatan May Day hingga unjuk rasa pada Agustus 2026, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi contoh bahwa dinamika di lapangan bisa cepat berubah. Evaluasi atas penanganan masa lalu dipakai untuk memperkuat koordinasi antarpersonel menjelang prediksi aksi berikutnya.
Hak berpendapat dilindungi, eskalasi dicegah
Dedi menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional masyarakat. Hak itu wajib dihormati dan dilindungi aparat. Di sisi lain, Polri tetap dituntut menjaga agar setiap potensi eskalasi tidak berkembang menjadi benturan, kekerasan, atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang meluas.
Keseimbangan antara penghormatan hak sipil dan pencegahan gangguan kamtibmas menjadi garis kebijakan yang diingatkan kepada seluruh satuan. Pendekatan preventif dinilai lebih efektif daripada menunggu situasi memanas di lokasi unjuk rasa.
Operasi Aman Nusa I sebagai kerangka kesiapan
Dalam konteks yang sama, Polri tengah menggelar Operasi Aman Nusa I. Wakapolri meminta agar operasi tersebut dimanfaatkan untuk membangun kesiapan menyeluruh, mulai dari pengamanan titik-titik strategis hingga komunikasi dengan pihak terkait. Tujuannya jelas: menekan risiko konflik yang dapat merambat ke ruang publik yang lebih luas.
Bagi pembaca di Denpasar dan Bali umumnya, imbauan nasional ini relevan karena isu yang menggelinding di pusat sering mendapat resonansi di daerah. Kewaspadaan jajaran setempat mengikuti arahan pimpinan pusat menjadi bagian dari rantai pengamanan yang sama, tanpa mengubah fakta bahwa pernyataan resmi disampaikan di Jakarta.
Langkah yang diharapkan dari jajaran di lapangan
Dedi menekankan agar anggota tidak hanya menunggu hari-H. Persiapan mencakup pemahaman terhadap pola aksi, penguatan koordinasi internal, serta kemampuan merespons situasi tanpa menimbulkan gesekan baru. Ia mencontohkan bahwa penanganan yang kurang baik justru berisiko memperbesar masalah.
- Menghormati hak konstitusional menyampaikan pendapat
- Menjaga kesiapan Operasi Aman Nusa I secara berjenjang
- Mencegah eskalasi menjadi kekerasan atau gangguan kamtibmas
- Belajar dari dinamika May Day dan aksi Agustus 2026
Dengan prediksi konsentrasi aksi pada 24 September, pesan Wakapolri mengarah pada disiplin operasional yang konsisten. Publik pun diingatkan bahwa unjuk rasa yang tertib merupakan ruang demokrasi yang dilindungi, selama tidak bergeser menjadi tindakan yang merusak ketertiban umum.
Seputar Bali mencatat imbauan ini sebagai bagian dari informasi keamanan nasional yang layak diikuti warga Denpasar, mengingat keterkaitan isu pusat dan daerah kerap memengaruhi suasana publik setempat. Kewaspadaan dini dinilai lebih bijak daripada reaksi mendadak di lapangan.
Sumber: Sindo News.