Program beasiswa berani cerdas yang digulirkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi sorotan karena mencakup jenjang pendidikan jauh lebih luas ketimbang skema bantuan biasa. Gubernur Anwar Hafid mendorong dukungan biaya mulai dari siswa, mahasiswa S1–S3, pendidikan dokter spesialis, hingga tenaga pendidik. Langkah itu menarik perhatian karena pemerintah daerah kerap hanya fokus pada beasiswa tingkat sarjana.
Di Denpasar dan Bali secara umum, perdebatan soal perluasan akses pendidikan tinggi juga sering mengemuka, terutama terkait biaya kuliah dan kebutuhan tenaga ahli di sektor pariwisata, kesehatan, serta pendidikan. Tanpa menyamakan kondisi fiskal tiap daerah, model kebijakan di Sulteng memberi gambaran bahwa ruang inovasi daerah masih terbuka lebar.
Cakupan beasiswa yang melampaui jenjang sarjana
Berbeda dengan banyak program daerah yang berhenti di S1, skema di Sulawesi Tengah menjangkau magister, doktor, dan pendidikan dokter spesialis. Dukungan juga diarahkan kepada tenaga pendidik agar mutu pengajaran di sekolah dan kampus lokal ikut terangkat. Pendekatan itu menempatkan beasiswa bukan sekadar bantuan biaya, melainkan instrumen pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Perluasan jenjang ini relevan karena banyak daerah masih kekurangan spesialis medis dan dosen berkualifikasi tinggi. Ketika lulusan hanya digiring ke tingkat sarjana tanpa jalur lanjutan yang terjangkau, kesenjangan kompetensi dengan kebutuhan industri dan pelayanan publik tetap lebar.
Tanggung jawab daerah dalam akses pendidikan tinggi
Pemerintah pusat memang memegang peran besar dalam kebijakan pendidikan nasional. Namun, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota punya kewenangan merancang skema sesuai karakteristik wilayah, termasuk prioritas beasiswa, sasaran penerima, dan bidang studi yang didorong. Sulawesi Tengah memanfaatkan ruang itu dengan paket dukungan yang terintegrasi dari tingkat sekolah hingga pendidikan spesialis.
Bagi daerah seperti Bali, pelajaran yang bisa diambil bersifat prinsipil: pemetaan kebutuhan SDM lokal harus mendahului desain beasiswa. Sektor pariwisata, kesehatan, dan pendidikan di Denpasar membutuhkan tenaga terampil bersertifikasi dan lulusan lanjut yang siap mengisi posisi strategis, bukan hanya angka penerima beasiswa tahunan.
Pandangan pengamat soal potensi role model
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai kebijakan semacam Berani Cerdas berpotensi menjadi referensi bagi daerah lain. Ia menegaskan model tersebut bisa dicontoh, dengan catatan skema beasiswa di tiap provinsi tetap beragam sesuai kemampuan dan prioritas masing-masing.
Pernyataan itu disampaikan Rabu, 9 September 2026. Ujang menekankan variasi antar daerah sebagai hal wajar, sehingga peniruan tidak berarti menyalin utuh kuota, besaran, atau mekanisme penyaluran. Yang lebih penting adalah keberanian fiskal dan kejelasan sasaran pembangunan SDM.
- Beasiswa siswa hingga mahasiswa lintas jenjang
- Dukungan S2, S3, dan dokter spesialis
- Bantuan bagi tenaga pendidik
- Potensi diadaptasi provinsi lain sesuai kondisi lokal
Apa yang perlu disiapkan provinsi lain sebelum meniru
Agar program serupa tidak macet di tengah jalan, daerah perlu memastikan dasar hukum, alokasi anggaran berkelanjutan, serta sistem seleksi yang transparan. Tanpa data kebutuhan tenaga kerja dan evaluasi berkala, beasiswa berisiko menjadi belanja populis tanpa dampak terukur pada mutu layanan publik.
Koordinasi dengan perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan dinas terkait juga krusial supaya penerima beasiswa mendapat jalur penempatan atau pengabdian yang jelas. Di sisi penerima, ikatan dinas atau kontribusi kembali ke daerah asal sering menjadi penyeimbang investasi publik.
Pada akhirnya, pengalaman Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan tinggi tidak harus menunggu seragamnya kebijakan nasional. Daerah yang berani merancang skema hingga jenjang spesialis dan doktor membuka peluang memperbaiki kualitas SDM secara lebih sistematis. Bagi pembaca di Denpasar, isu ini menjadi pengingat bahwa inovasi beasiswa daerah layak dibahas serius dalam perencanaan pembangunan setempat, dengan penyesuaian fiskal dan prioritas Bali.
Sumber: Sindo News.